Skip to content

Benang Kusut Kemacetan Jogja

October 3, 2014

Jogja kini semakin macet, terutama di jam-jam masuk dan pulang kantor. Hampir mirip dengan Bogor, Depok dan Bandung. Ini mungkin saja sebuah keniscayaan seiring dengan perkembangan kota. Akh, tapi akhir-akhir ini saya membantah kesimpulan tersebut. Negara ini terlalu permisif mengijinkan kota-kotanya digempur pasukan produsen otomotif dari penjuru dunia. Saya beranggapan demikian karena pengalaman saya di negara terdepan seperti Amerika Serikat saja lalu lintasnya bisa dikatakan “sepi” dibandingkan dengan di Indonesia. Di sana, walaupun industri otomotifnya maju, tak pernah sekali pun saya melihat kemacetan parah. Tak ada jembatan penyeberangan karena memang untuk menyeberang itu cukup mudah, tak seperti di Indonesia yang butuh perjuangan besar. Ketika berada di New Orleans, saya terkejut betapa beradabnya pengendara mobil yang mengerem laju kendaraannya dari jauh melihat saya hendak menyeberang. Di sini? Boro-boro! Para pengendara motor atau mobil justru mempercepat laju kendaraannya melihat beberapa orang hendak menyeberang. Bagi mereka, kepentingan mereka sangat mendesak hingga tak boleh diganggu oleh penyeberang jalan. Saya pun memberikan jempol pada pengendara Chevy Camaro tersebut. Ia tersenyum.

Kembali ke Jogja. Kini lalu lintas di sini hampir ruwet. Terlebih, jika memasuki musim liburan sekolah atau tanggal merah. Dapat dipastikan jalan-jalan di pusat kota atau di daerah wisata berubah menjadi lautan kendaraan, semuanya terjebak tak bisa bergerak ke mana-mana. Apakah jalan raya Jogja sudah tak mampu menampung kendaraan lagi? Mungkin. Namun, seharusnya pemerintah dapat mencari solusi selain menerapkan jalan-jalan searah yang kini marak di Jogja. Jalan searah itu mungkin dapat sedikit meredakan permasalahan lalu lintas, tapi bagi saya itu “menyebalkan.” Ya, menyebalkan karena kini para pengguna jalan harus memutar atau melalui jalur yang lebih jauh untuk menuju lokasi tujuan mereka.

Sebenarnya jalan-jalan yang sempit memang tak perlu diperlebar. Menurut saya, jalan yang diperlebar tetap saja takkan muat menampung banjir kendaraan. Setiap tahun diperlebar, tahun berikutnya minta diperlebar lagi. Karena permasalahannya adalah laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang seolah tumbuh tak terkendali, mungkin seperti pertumbuhan penduduk sebelum diterapkan KB. Namun, untuk jalan-jalan raya yang menghubungkan Jogja dengan kota-kota sekitarnya memang perlu diperlebar. Infrastruktur jalan memang harus menunjang laju pertumbuhan kota-kota. Namun, untuk jalan-jalan dalam kota sebaiknya memang dilestarikan seperti sedia kalanya. Tak perlu diperlebar, cukup dirawat saja. Apalagi, Jogja memiliki nilai historis yang tinggi sebagai kota dengan keistimewaannya, bahkan pernah menjadi ibukota Republik Indonesia.

Seperti kota-kota bernilai historis tinggi lain di Eropa, kota-kota tersebut justru seharusnya dilestarikan dan dilindungi dengan mempertahankan tata kotanya yang sudah sedemikian rupa selama berates-ratus atau beribu tahun. Dengan begitu, nilai historisnya takkan luntur digerus laju modernisasi yang kadang tidak ramah. Kota-kota berumur tua di Italia pun mempertahankan tata kotanya yang telah bertahan ribuan tahun. Jalan-jalannya juga tetap sempit. Inggris juga demikian. Mereka juga masih mempertahankan trem yang justru menjadi daya tarik pariwisata.

Lalu, bagaimana mengantisipasi laju pertumbuhan kota yang kadang terjadi begitu cepat dan brutal? Peran pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan. Para pengambil kebijakan harus mulai memberikan solusi seperti regulasi ketat terhadap gempuran industri otomotif dari luar. Bagaimana bisa mengatasi kemacetan kalau kini untuk mendapatkan kendaraan bermotor justru semakin mudah? Uang DP kredit kendaraan bermotor semakin murah, syarat-syaratnya mudah, bahkan seolah “didorong” oleh pemerintah dengan wacana mobil murah beberapa waktu lalu.

Satu lagi, BBM murah juga menjadi problem yang tak kunjung terselesaikan. Pemerintah terus saja mensubsidi BBM dengan ngawur. Saya bilang ngawur karena subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Subsidi sejatinya diperuntukkan bagi mereka yang daya belinya rendah, juga bagi bidang-bidang yang membawahi hajat hidup orang banyak seperti kesehatan dan pendidikan. Subsidi BBM seharusnya dapat meringankan beban para nelayan yang nasibnya tak kunjung membaik hingga detik ini. Subsidi BBM juga dapat menjadi pendorong majunya industri UMKM yang mampu mengikis angka pengangguran nasional. Subsidi BBM juga dapat menjadi insentif bagi para pelaku sektor transportasi massal. Operator-operator unit transportasi umum tentu akan diuntungkan dengan hal ini sehingga banyak orang tertarik untuk berinvestasi di bidang moda transportasi umum yang nyaman dan aman. Namun, apa kenyataannya? Pemerintah seolah membiarkan hal ini. Mereka takut “tidak populis” jika harus mencabut subsidi BBM yang tidak tepat itu. Kita bisa melihat hal itu dari kegamangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tiap tahun. Padahal, di negara lain harga BBM jauh lebih mahal. Tentu orang-orang akan berpikir berkali-kali untuk menggunakan kendaraan pribadi mereka jika harga BBM mahal. Mereka akan memilih moda transportasi umum yang murah. Kenyataannya, orang-orang memilih menggunakan kendaraan pribadi mereka karena jauh lebih murah dan praktis dibandingkan kendaraan umum. Manusiawi lah.

Saya tumbuh besar di Jogja sebelum kemudian merantau di Jakarta pasca lulus SMA. Selama itu pula saya menyaksikan betapa minimnya moda transportasi umum di kota destinasi wisata ini. Dulu ada tiga operator utama bus umum di Jogja: Aspada, Puskopkar, dan Damri. Kini, Puskopkar sepertinya telah menghilang. Di luar itu, ada bus-bus kecil antar kabupaten atau kota. Di masa sekolah saya, bus-bus tersebut masih beroperasi hingga sekitar pukul tujuh malam. Kini, mereka justru memperpendek waktu operasionalnya. Jangan harap mudah mendapatkan bus umum pada petang hari jelang Maghrib. Pilihannya hanya taksi atau ojek. Trans Jogja? Well, mungkin sangat membantu jika tujuan anda di seputaran kota Jogja, tapi tidak bagi mereka yang tinggal di daerah sub urban seperti Sleman atau Bantul yang sebenarnya tak terlalu jauh dari pusat kota.

Di Jakarta, saya hampir tak pernah khawatir tak ada bus atau angkutan umum ketika pulang larut malam. Di sana, permasalahannya bukan jumlah armada angkutan umum yang minim, tapi tingkat kenyamanan dan keamanannya. Di Jogja, saya kira jumlah angkutan umum sangat jauh dari kata cukup. Itu lah mengapa masyarakat Jogja cenderung lebih suka kredit motor yang sudah murah seperti kacang goreng daripada setia dengan transportasi umum. Jogja tak ubahnya seperti kota lautan motor. Kemana-mana selalu naik motor, bahkan beli pulsa, beli bakso pun naik motor. Hal ini diperparah oleh para pendatang yang juga membawa serta motor-motor mereka. Rata-rata, para mahasiswa atau pekerja dari luar Jogja memiliki motor yang platnya bukan AB (plat Jogja). Mereka beranggapan bahwa dengan memiliki motor mobilitas mereka tidak akan terhambat dan lebih efisien. Lihat saja pelataran-pelataran kampus di Jogja. Semuanya penuh dengan motor. Bandingkan keadaan ini dengan lima-tujuh tahun silam, jauh berbeda. Cepat sekali pertumbuhan kendaraan bermotor di Jogja.

Tarif parkir di Jogja juga terbilang murah. Saya memang jarang mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan besar di Jogja, tapi saya belum pernah menemukan tempat yang menerapkan tarif parkir per jam seperti di Jakarta. Ya, mungkin latar budaya dan keadaannya berbeda barangkali. Di jogja rata-rata tarifnya flat sekitar seribu hingga dua ribu untuk kendaraan bermotor roda dua. Tentu orang-orang takkan keberatan. Sudah kredit motor gampang, harga BBM terjangkau, tarif parkir juga menyenangkan. Enak betul bukan tinggal di Jogja? Pantas saja banyak pendatang yang betah di kota ini, bahkan menetap dan mendirikan berbagai usaha di sini.

Dulu pernah mengemuka wacana untuk menstrerilkan Malioboro dari kendaraan bermotor. Tapi, entah realisasinya hingga hari ini belum terlihat. Saya kira itu adalah ide yang bagus. Kenapa tidak? Malioboro sudah terlalu sumpek. Jalan itu terlalu kecil untuk menampung motor dan mobil yang bersliweran. Justru, dengan sterilisasi tersebut, dapat memaksimalkan fungsi moda transportasi tradisional seperti becak dan andong. Juga, sepeda. Para tukang parkir yang mungkin telah belasan tahun mangkal di sepanjang Malioboro dapat dialihkan ke tempat-tempat parkir resmi yang baru dan representatif, bukan di sepanjang Malioboro. Bisa dibayangkan, Malioboro akan jauh lebih lega dan nyaman bagi para pejalan kaki. Ruang-ruang yang sebelumnya dijadikan lahan parkir dapat kembali menjadi ruang terbuka, atau dialihkan menjadi ruang terbuka hijau sehingga Malioboro menjadi lebih sejuk. Pengecualian dapat diberikan mungkin bagi kendaraan umum.

Jogja harus mulai menata diri, terutama di sektor transportasi umumnya. Saya kira layak jika Jogja disejajarkan dengan kota-kota wisata lainnya di dunia yang wajib dikelola dengan profesional dan mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan publik. Penduduk Jogja, baik warga pribumi atau para pendatang harus terus diedukasi tentang kebijakan-kebijakan publik yang bermanfaat bagi kemajuan bersama dan terutama bagi kemajuan Jogja. Maju dalam hal ini bukan hanya berarti maju secara perekonomian dan mengabaikan sektor-sektor lain. Harus beriringan. Jogja adalah kota budaya, kota gudangnya para seniman hebat dan ikubator para pemikir-pemikir bangsa. Jangan sampai Jogja kehilangan keistimewaannya, karakteristiknya yang berhati nyaman. Jogja berbeda dari Jakarta, Bandung, Surabaya atau kota-kota besar lain. Apa istimewanya Jogja jika di sini bisa ditemui di tempat lainnya..? Kemacetan yang sama, jaringan ritail besar yang sama, mall-mall yang sama, hotel-hotel yang sama, kebobrokan moral yang sama, keruwetan yang sama? Apa istimewanya coba?

Sekali lagi, sektor transportasi umum layak mendapatkan perhatian ekstra. Mall-mall, hotel-hotel kini makin marak tak terbendung. Perlu juga upaya serius dari pemerintah untuk menyediakan regulasi yang kokoh agar Jogja tak sekadar menjadi kota hotel, lautan mall seperti kota lain. Lagi-lagi, Jogja itu kota budaya. Harus ada karakteristik khusus yang tak bisa diganggu gugat. Jogja harus memiliki wibawa, kharisma yang tak dimiliki kota lain. Lanskap kotanya harus mencerminkan hal itu. Bukan malah ikut arus modernisasi ala western. Untuk jangka pendek, sektor transportasi layak diperhatikan dan diambil terobosan untuk mengurai benang kusut, terutama kemacetan yang hampir lazim terjadi di Jogja. Jangan menunggu kusut itu terlalu kusut, sehingga tak bisa lagi diurai, harus digunting.

From → artikel lepas

2 Comments
  1. Semoga kedepannya pemerintah Jogja bisa memperbaiki masalah kemacetan ini dan terutama masyarakat Jogja harus lebih berbudaya yang baik ketika berada di jalanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: